rajawalionline – Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahkan Nasional (BPN) Sofyan Djalil merupakan Pejabat pemerintahan yang memiliki karier sejak Tahun 1998 dan sudah 6 kali menjaba menteri. Namun, pengalaman nya dibidang pemerintahan tidak sesuai dengan kinerja yang dia torehkan pada Kabinet Indonesia Maju saat ini. Hal ini terbukti dari banyaknya pejabat di kementerian ATR/BPN yang tersandung masalah dan konflik permasalahan pertanahan dan “persekongkolan” dengan para mafia.
Menyikapi hal itu dalam keterangan nya Ketua Umun Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) R.Bambang.SS meminta kepada Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.
“Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin/ akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi,” ungkap R.Bambang.SS Ketua Umum CIC kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2021).
Hal itu ditegaskan Ketua Umum CIC sebagai konsekuensi atas carut marutnya konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha, serta oknum BPN yang diduga bersekongkol dengan “Mafia Tanah”.
Akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha, serta mengeluarkan serifikat tanah palsu oleh oknum Kementerian ATR/BPN yang kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.
“Carut marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB dan ijin lainnya kepada para pengusaha dibeberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena sering kali dari hak atas tanah yang diberikan itu, masyarakat justru menjadi kehilangan tanah,” tegas Ketum CIC.
CIC menilai, realita kian maraknya aksi mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN secara bersama-sama dengan para mafia tanah.
Hal itu, hasil dari aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Sofyan Djalil kepada para bawahannya.
“Belum lagi, makin maraknya mafia-mafia tanah yang melibatkan internal dari Kementerian ATR/BPN itu sendiri. Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” paparnya.
Pegiat anti korupsi kelahiran Jogya ini mengatakan, jika Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatannya, sebaliknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertindak tegas dengan mencopot jabatan Sofyan Djalil.
“Jadi jika tidak bersedia mundur, lebih baik Presiden Jokowi mencopot Sofyan Djalil. Karena hasil temuan investigasi CIC di lapangan ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah, menemukan pemberian HGU dan dan hak tanah lainnya kepada para pengusaha jelas-jelas telah merugikan masyarakat,” terangnya.
Ketua Umum CIC mengungkapkan, kelompak “Mafia Tanah” setidaknya terdapat sebanyak lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian ATR/BPN dibawah kepemimpinan Sofyan Djalil.
“Pertama, penyebab Sertipikasi PTSL bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga dalam hal ini surveiyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat. Dimana validitas pengukurannya menurut saya semi ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dilakukan oleh pihak ketiga yang mana kontrol kwalitas pekerjaan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum (Rechtkadaster). Bahkan ada oknum pengukuran yang melakukan pengukuran tanah cukup di atas meja seperti potong tahu,” jelasnya.
Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat CIC meminta ketegasan Presiden Jokowi segera mencopot Menteri ATR/BPN dibawah kepemimpinan Sofyan Djalil demi kebaikan Bangsa Indonesia ke depan.
(red)
