Atasan Bisa Ditindak Jika Anggota Melanggar, Kapolri Sudah Teken Perkap Waskat

  • Whatsapp
Irjen Pol Ferdy Sambo, Kepala Divisi Propam Polri. Foto : (Istimewa)

rajawalionline – Melihat ada laporan dan temuan pelanggaran oknum anggota Polda Jawa Barat (Jabar) yang masih tinggi pada periode 2020-2022, Kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri, Irjen Ferdy Sambo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polda Jabar, Jumat, (08/04/22).

Menurut Ferdy, bentuk pelanggaran KEPP (kode etik profesi Polri) anggota Polda Jawa Barat antara lain penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pidana, tidak profesional, disersi dan pelanggaran lainnya. Untuk itu, Sambo memerintahkan agar pelanggaran anggota di jajaran Polda Jawa Barat dihilangkan.

Read More

“Tahun 2022, dengan hadirnya Divisi Propam Polri di Polda Jabar untuk tidak ada pelanggaran (zero pelanggaran),” ujar Ferdy melalui keterangannya persnya, Sabtu, (09/04/22).

Ferdy mengingatkan, seluruh jajaran Polda Jawa Barat untuk melakukan perubahan kedisiplinan mulai dari hal yang kecil. Caranya, kata dia, Kapolres jajaran harus turun langsung melihat komplain dan menyelesaikannya secara cepat.

“Temuan langsung di Polres jajaran, jika rekan Kapolres tidak bisa melakukan hal kecil, maka rekan tidak akan bisa melakukan hal besar,” terang dia.

Ferdy juga menegaskan, apabila ada anggota yang melakukan pungutan liar (pungli) atau pelanggaran, maka bukan hanya anggota saja yang dilakukan proses. “Akan tetapi, dua tingkat diatas anggota yang melanggar atau atasan akan diminta pertanggungjawaban,” tegasnya.
Langkah tersebut sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diterangkan pada Pasal 7 Ayat (1) Perkap 2/2022, diatur bahwa atasan menemukan kesalahan atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti yaitu pembinaan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dugaan tindak pidana serahkan kepada fungsi Reskrim. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa atasan yang tidak melaksanakan kewajiban, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, lakukan pengawasan melekat (waskat) secara maksimal dengan memberi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, monev (monitoring evaluasi), dan harus ada wujudnya,” jelas Ferdy Sambo.

Kadivpropam menginstruksikan Polres jajaran Polda Jawa Barat supaya menjadi manajer tingkat bahwa yang memiliki kemampuan teknis secara baik, benar dan bertanggung jawab. Tentu, Propam hanya bisa menyelesaikan persoalan anggota di hilir.

“Di hulu, kita harus bersinergi dan dilakukan penelusuran awal serta dilakukan pengecekan kembali dan tindaklanjut melakukan pembenaran. Kedisiplinan nasional harus kita mulai menjadi garda terdepan, kita menganut Satya Haprabu,” intruksinya Kadivpropam itu.

Oleh karena itu, ke depan tantangan yang akan dihadapi semakin berat mengingat sekarang era digital disrupsi teknologi. Maka dari itu, seluruh jajaran Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Jaga marwah dan wibawa institusi Polri, tingkatkan dedikasi, loyalitas dan mampu menjaga nama baik Polri,” tutupnya.

Pada pelaksanaan sidak dan kunjungan tersebut, Irjen Sambo didampingi pejabat utama Divisi Propam Polri dengan sasaran pengawasan dan pencegahan di Polres Karawang, Polres Purwakarta, Polresta Bogor, Polres Cianjur, Polres Cimahi, Polrestabes Bandung, dan Polda Jawa Barat.

(Red)

Related posts