rajawalionline – Dalam keterangan resminya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa daya dukung DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Menurutnya, memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat ibu kota baru.
“Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (daripada) kalau kita bikin (ibu kota) baru,” Ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (11/7/2022).
Menurut Basuki, masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya soal banjir. Akan tetapi, masalah air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.
“13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalo kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas,” terang Basuki.
” Jadi saya dari kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu, bukan enggak ada neopolitis, enggak ada apa-apa,” tambahnya.
Pemerintah akan meneken kontrak land development pembangunan IKN pada 15 Juli 2022. Dengan begitu, pemerintah akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di kawasan inti IKN.
” Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu di sayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Sudah ada yang mana Istana (Presiden) dimana, sumbu kebangsaan, empat Menko dimana, Setneg dimana, itu sudah ada, ” jelas Basuki.
Anggaran 446 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur mencapai Rp. 466 triliun. Sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.
“Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN,” jelas dia seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa, (15/3/2022).
Selain APBN, lanjut Jokowi, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.
“Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada,” katanya.
Untuk Pemerataan Ekonomi
Presiden Jokowi juga menekankan, pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangu beban yang ada di Pulau Jawa.
“Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan,” jelasnya.
Pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyesaikannya. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.
“Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini,” tandasnya.
(Adji)
