Kajati Kalbar Ungkap Dan Tahan Tersangka Korupsi Bank BUMN

  • Whatsapp
Konferensi Pers Kejaksaan Tinggi Kalbar di pimpin langsung oleh Dr Masyhudi SH, MH, selaku Kajati.

rajawalionline – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar, kembali melakukan penahanan tersangka korupsi ( AF ), Penyidikan sudah dilakukan beberapa waktu lalu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-07/0.1/Fd.1/03/2022 tanggal 08 Maret 2022. Penyidik telah mengantongi 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi Dana Pendapatan Bunga dan Pinalty, pada salah satu Bank BUMN di daerah Ketapang Kalimantan Barat atas nama tersangka inisial “ AF ‘’ (Custumer Servis).

Kepala Kejaksaan Tiggi (Kajati) Kalimantan Barat (Kalbar) Dr Masyhudi SH, MH, mengatakan, penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-03/0.1/Fd.1/03/2022 tanggal 08 Maret 2022, terhadap tersangka ‘ AF ’, tersangka ditahan selama 20 (dua puluh) hari kedepan sejak tanggal 08 Maret s/d 27 Maret 2022 dan akan ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak.

Read More

Menurut Masyhudi, pengungkapan perkara ini merupakan hasil kolaborasi / Kerjasama antara Kejati Kalbar dengan salah satu Bank BUMN, berawal dari informasi Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM), bahwa tanggal 31 Januari 2022 Bank tersebut dalam keadaan rrugi padahal asumsi Bank tersebut keadaan laba dan terdapat anomali saldo abnormal di rekening Pendapat Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan Pendapatan Denda /Pinalty Non Program.

Tim jajaran Kejati Kalbar lakukan penaganan atas tersangka ” AF “.

“ Akibat perbuatan tersangka “ AF “, maka mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp. 6.128.096.537,- (Enam Milyar Seratus Duapuluh Delapan Juta Sembilanpuluh Enam Ribu Lima Ratus Tigapuluh Tujuh Rupiah), “ ungkap Masyhudi dalam keterangan persnya, di pontianak kalbar, (08/03/2022).

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“ Penyidikan ini masih akan terus berlangsung untuk mengungkap apakah ada orang lain yang bekerjasama dengan tersangka dimaksud, “ Papar Masyhudi menerangkan secara rinci.

“ Kejaksaan akan terus tegas dalam penegakan hukum terutama korupsi agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, terutama Lembaga pengelola keuangan diisi oleh orang-orang, SDM maupun para Bankir yang berintegritas, pantas dan layak untuk ditempatkan disana, “ Tegas Kajati Kalbar itu.

(Red)

Related posts