Realisasi Lelang Dini Kementerian PUPR, Proyek Infrastruktur Rp 46,6 T

  • Whatsapp

Jakarta, rajawalionline – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mencatat total realisasi lelang dini paket infrastruktur senilai Rp46,63 triliun per 3 Desember 2020.

Dalam keterangan tertulisnya Jakarta, 4 Desember 2020, Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah memulai lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, sejak Oktober 2020.

Adapun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada 3 Desember 2020, total realisasi paket yang telah dilelang sebanyak 4.067 paket senilai Rp46,63 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.

Menteri Basuki menyatakan, memasuki tahun 2021 amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar, seiring dengan alokasi APBN yang terus meningkat menjadi sebesar Rp149,8 Triliun.

Menurutnya, pagu anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19.
“Saya berpesan sebagai Insan PUPR, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja APBN. Tidak hanya mempercepat waktu pelaksanaannya, namun dengan belanja yang berkualitas, yakni ekonomis artinya spending less,” kata Basuki.

Ia menambahkan, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan terakhir, efisien (spending wisely) secara bijaksana kita putuskan seberapa besar dan pentingnya belanja untuk suatu pekerjaan.

Kelima fokus program tersebut antara lain yang pertama untuk pengembangan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedua, untuk dukungan pengembangan Kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat). Ketiga, untuk dukungan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang).

“Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” terangnya dalam pernyataan tersebut.

Alokasi PKT tahun 2020 sebesar Rp. 13 triliun dengan serapan tenaga kerja 700 ribu orang, ditingkatkan alokasinya menjadi Rp18 triliun di tahun 2021 ini dengan target serapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 juta orang, serta penyelesaian tugas khusus dan proyek strategis nasional (PSN) yang diberikan.

(MINGGUS)

Related posts