Jakarta, rajawalionline – Dalam rangka mendukung program Kementerian IMIPAS yang lebih inklusif,organisasi yang memperjuangkan pemberdayaan dan kesetaraan perempuan, Perempuan Indonesia Maju (PIM) menemui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) RI, Agus Andrianto untuk membahas isu perempuan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian IMIPAS.
Di sesi pertemuan, Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro menyebut banyak hal yang didiskusikan pihaknya dengan Menteri Agus. Termasuk rencana pembinaan untuk perempuan-perempuan di lapas hingga kerja sama antara PIM dan IMIPAS.
Diskusi Perempuan Indonesia Maju dan Kementerian IMIPAS. Foto : (Istimewa)
“ Banyak hal yang kami diskusikan dengan Pak Menteri, mulai dari persoalan Perlindungan Pekerja Migran (PMI), pembinaan warga binaan perempuan di lapas, hingga peningkatan ekonomi mereka. Kami juga diajak langsung untuk menjalin kerja sama formal dalam bentuk MoU yang akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PIM di tingkat daerah, ” ungkap Lana, Selasa, (29/04/25).
Lana mewakili PIM mengapresiasi dukungan dan keterbukaan Kementerian IMIPAS terhadap aspirasi organisasi perempuan. Selain itu, PIM juga akan terus mendukung semua program IMIPAS yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan.
Agus Andrianto : Perempuan Punya Peran Vital Dan Strategis Dalam Pembangunan Bangsa
Sambut baik kunjungan PIM, Menteri IMIPAS, Agus Andrianto menjadikan momen perkenalan dan penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan, khususnya dalam mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan di lembaga pemasyarakatan serta perlindungan PMI di luar negeri.
Agus menegaskan, pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sehingga diperlukan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
“ Perempuan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Kami menyadari bahwa banyak perempuan menghadapi tantangan dalam proses imigrasi dan pemasyarakatan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan terakomodasi dengan baik, ” tegasnya.
Menurut Agus, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan juga penting untuk menciptakan kebijakan publik yang tak hanya responsif, tapi juga inklusif. Ia menilai PIM memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia agar lebih tangguh dan mandiri.
“ Kami ingin mendengar langsung aspirasi serta masukan dari organisasi perempuan untuk memperbaiki sistem yang ada dan menciptakan layanan yang adil dan transparan, ” tandas Agus.
(Adji)
