SERANG – Sidang dugaan korupsi pagar laut dengan terdakwa Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin Dkk kembali digelar dan terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Provinsi Banten, dengan agenda pemeriksaan para saksi, Selasa (7/10/2025).
Dihadirkan kemuka persidangan keempat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yakni, Kades Kohod Arsin Bin Aip, Seketraris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua terdakwa lain dari pihak swasta yaitu, Septian Prasetyo dan Chandra Eka.
Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Hasanudin yang juga merupakan Ketua PN Serang tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa yang terdiri dari Faiq, Irfan Sastra, Dwi Putra, dan Rosandi Erika, menghadirkan tiga orang saksi-saksi untuk didengarkan keteranganya.
Para saksi tersebut yakni: Yadi, Joko dan Bangkong yang merupakan warga Desa Kohod, yang dalam kesaksianya pada pokoknya menerangkan; mengaku mendapat uang kerohiman dari terdakwa
Ujang Karta. Dimana saksi Yadi dan Joko mendapat masing-masing Rp 80 juta, dan saksi Bangkong Rp 15 juta.
Masih menurut keterangan ketiga saksi bahwa mereka masing-masing mempunyai tanah g arapan seluas 1,5 hentar yang diketahui dari kakeknya sejak kecil. Namun ketiga saksi tersebut mengatakan tidak mempunyai surat tanah maupun surat Garapan. Mereka membuat surat garapan yang difasilitasi oleh terdakwa Ujang Karta, dan biaya pengurusan ditanggung terdakwa Arsin yang merupakan Kades Kohod saat itu.
Perlu diketahui, keempat terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas terbitnya 263 bidang sertifikat baik itu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas laut Tangerang, yang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, dan PT Cahya Inti Sentosa.
Perbuatan para terdakwa dikenai Pasal 5,12 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Heboh pada Tahun 2024
Kasus pemagaran laut dan juga timbulnya sertifikat baik itu hak guna bangunan (HGB) serta sertifikat hak milik (SHM) sempat heboh dan menjadi perbincangan luas pada tahun 2024. Alasannya sepanjang 30 Km laut dipagari dan ditanami batang bambu yang juga berdampak atas mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah laut yang dipagari.
Maka pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI untuk membongkar pagar laut tersebut, dan meminta agar aparat hukum melakukan proses hukum kepada para pelaku pemagaran. Dari proses hukum yang dilakukan Mabes Polri inilah baru diketahui bahwa laut di Kabupaten Tangerang yang dipagari tersebut sudah memiliki sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2023. (Acym)
