Ungkap Dalang Intelektual Kasus TPPU Budhi Sarwono, CIC Dukung Langkah KPK Periksa Koordinator MAKI

  • Whatsapp
Raden Bambang SS, Ketua Umum CiC.

rajawalionline – Corruption Investigation Committee (CIC) dalam keterangannya mendukung upaya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menguak kasus suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

“Pada prinsipnya CIC mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam pemeriksaan terhadap Ketum MAKI, sehingga jelas siapa saja yang terlibat, dan “otak Intlektual” dalam kasus korupsi yang melibatkan Bupati dan keluarganya,” kata Ketua Umum (Ketum) CIC Raden Bambang SS dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, (17/05/2022).

Read More

“Untuk penegakan hukum itu jangan tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah”, tambah Ketum CIC.

Menurut informasinya, Senin kemarin Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulisnya menyatakan komisi anti-rasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan koordinator MAKI.

Boyamin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT Bumi Rejo untuk tersangka bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono, yang terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

Boyamin, kata Firli, diharapkan dapat hadir untuk memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif di hadapan tim penyidik, serta bersikap

“jujur, dan terus terang serta tidak akan menutupi berbagai fakta yang diketahuinya.” Ucap Ali Fikri.

Ali dalam keterangannya mengatakan, tim penyidik KPK telah memiliki alat bukti di antaranya keterangan berbagai pihak dan bukti lainnya terkait dugaan TPPU Budhi Sarwono.

Selanjutnya, kata Ali, seluruh keterangan saksi akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dikonfirmasi dengan berbagai alat bukti dan keterangan seluruh saksi lainnya di hadapan majelis hakim.

Boyamin bulan lalu sempat menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memenuhi undangan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumi Rejo.

Akan tetapi pemeriksaan batal dilakukan karena tim penyidik dari kasus tersebut sedang berada di luar kota.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengklaim telah menemukan indikasi Budhi Sarwono sengaja menyembunyikan, dan menghilangkan jejak aset yang bersumber dari hasil korupsi yang menjadi unsur TPPU.

Dalam kasusnya, yang dikategorikan suap, KPK menduga Budhi telah menerima commitment fee atas berbagai pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara dengan nikai Rp 2,1 miliar.

Bupati nonaktif Banjarnegara tersebut juga diduga berperan aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur, dan menyalahgunakan wewenangnya dalam membagi paket pekerjaan di dinas PUPR.

Ia juga diduga mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

“Kami berharap pemanggilan koordinator MAKI dapat menguak tabir di kasus tersebut, mari kita Ungkap Dalang Intelektual Kasus TPPU Budhi Sarwono, “ pungkas R Bambang SS.

(Red)

Related posts