Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Tirtalihou Simalungun Tidak Ditahan, CIC Minta Kajagung Copot Kajatisu

  • Whatsapp
R Bambang SS, Ketua Umum Corruption Investigastion Comitte (CIC). Foto : (Istimewa)

Simalungun, rajawalionline – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Corruption Investigastion Comitte (CIC) dalam keterangan persnya mengatakan, dugaan kasus korupsi PDAM Tirtalihou yang merugikam negara hingga Rp. 3.727.223.673 yang dilakukan dua terdakwa tidak sesuai ketentuan hukum. Pasalnya, Kedua terdakwa sampai saat ini belum ditahan.

Ketua Umum (Ketum) CIC R Bambang SS mengatakan, perbuatan korupsi itu dilakukan pada Jumat, 24 Agustus 2018-2019 di kantor PDAM Tirtalihou jalan Jon Horalim Saragih Pematang Raya Simalungun.

Read More

“ Keduanya Linda Siallagan SE (42 tahun) selaku Kasubag Pengadaan di PDAM Tirtalihou bertempat tinggal di jalan Sangnawaluh Siopat Suhu Siantar dan Masriani Sinaga (48) selaku Kasubag Kas bertempat tinggal di Jalan H Ulakma Sinaga Rambung Merah Kecamatan Siantar, “ Ungkap R Bambang SS saat di konfirmasi oleh wartawan rajawalionline.com biro simalungun melalui W A, Jumat, (13/05/22).

Terdakwa Tidak Ditahan Kajatisu. Foto : (Istimewa)

Menurut Ketum CIC, Kedua terdakwa tersebut dijerat dengan pasal 2 ataupun pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 Jo pasal 55 (1) ke-1. Dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

“ Meski korupsi miliaran, Kajatisu tidak melakukan penahanan kepada keduanya sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga jadi terdakwa. Bahkan majelis hakim PN Tipikor yang mengadili perkara tersebut seakan “mengamini” dan setuju keduanya tidak Ditahan, “ jelas Bambang.

Pemerhati Korupsi itu menambahkan, publik bisa melihat Sipp.pn.medan, bahwa tidak adanya penahanan yang di lakukan. Kedua pelaku bahkan tidak ada atau belum mengembalikan kerugian negara. Sehingga tidak jelas alasannya mengapa 2 pelaku tidak ditahan.

“ Linda Siallagan sebagai Kasubag Perlengkapan didakwa telah membuat laporan fiktif yang seakan akan pengadaan barang untuk proyek Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) tahun 2018-2019 dilakukan oleh pihak ke-3 (perusahaan/CV) menggunakan Surat perintah kerja penunjukan langsung (SPK PL), Padahal tidak pernah dilaksanakan dan hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati No 188.45/1708/PDAM tanggal 20 Pebruari 2006 tentang susunan organisasi dan pedoman tata kerja PDAM, “ jelas Bambang.

Idianto SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut). Foto : (Istimewa)

Bahkan, lanjut Ketum CIC, Linda juga melakukan pemotongan upah pemasangan SR-MBR tahun 2018/2019. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Dirut PDAM.

“ Linda secara bersama sama atau melakukan koorporasi memperkaya diri sendiri dengan terdakwa Masriani Sinaga SH yang mengakibatkan kerugian negara 3,7 miliar lebih, “ papar Bambang.

DPP CIC menerangkan, bahwa terdakwa Masriani telah melenyapkan barang bukti, sehingga tidak bisa memperlihatkan bukti yang seharusnya dihadirkan. Masriani juga telah mencairkan pembayaran atas proyek tersebut tanpa ada persetujuan dari Dirut.

“ Masriani sebagai Kasubag Kas telah membakar sejumlah dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana modal kerja SR MBR sehingga tidak memperlihatkan barang bukti, Ia juga telah melakukan pencarian dan pembayaran atas permintaan yang pengadaan proyek tersebut tanpa ada persetujuan ataupun paraf dari Dirut, Kabag Umum dan Kabag Keuangan bertentangan dengan SOP di PDAM, “ ungkap Ketum CIC memperjelas.

Untuk itu, DPP CIC meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) RI agar segara mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) agar proses hukum perkara PDAM Tirtalihou bisa berjalan sesuai Prosedurnya.

“ Dengan ini saya meminta, Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) ST Burhanuddin agar segera mencopot dan mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Idianto, agar penegakan hukum di sumatera utara bisa berjalan dengan baik, bersih dari KKN, dan tentunya membela kepentingan rakyat, “ Pungkas R Bambang SS mengakhiri keterangan persnya.

(Kariyansah Lubis / Acym)

Related posts