DPP CIC Desak Kejari Jaktim Tahan Mantan Kakanwil BPN DKI Terkait Kasus Mafia Tanah

  • Whatsapp

Jakarta, rajawalionline – Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC) mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk segera melakukan penahanan terhadap para tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus pemalsuan sertifikat tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur.

Adapun para tersangka yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,4 triliun ini, yakni Jaya, mantan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dan Abdul Halim.

Mengenai hal tersebut Ketua Umum CIC R Bambang SS mengatakan, desakan yang disampaikan untuk terciptanya kepastian hukum di negara tercinta Indonesia. Karena, selama tujuh bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya masih bebas berkeliaran.

“Korupsinya ternilai besar. Jangan sampai kejaksaan kecolongan lagi dengan adanya tersangka yang buron,” ujar R.Bambang.SS kepada wartawan Senin (5/07/2021) di Jakarta.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam kasus ini sendiri Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Ali Mukartono telah menginstruksikan agar secepat mungkin untuk diselesaikan.

Namun, kenyataannya tidak ada perkembangan yang signifikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Jaktim. “Ini yang kita kritisi,” sambungnya.

Selain itu, Bambang juga mengisyaratkan dalam kasus dugaan korupsi dengan objek tanah seluas 77.852 M2 ini, ada pihak-pihak lain yang disinyalir kuat terlibat. Dan ini pun harus diungkap oleh penyidik Kejari Jaktim. “Inisialnya adalah A dan S.

Kami menduga keduanya memiliki peran yang sangat besar juga dalam kasus tersebut,” lanjutnya.

Seperti diketahui, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menemukan alat bukti permulaan yang cukup saat menetapkan Jaya sebagai tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Adapun sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT Selve Veritate yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru dengan inisial Abdul Halim dengan luas 77.852 meter persegi (m2). Abdul Halim juga merupakan tersangka lainnya. Akibatnya, objek tanah seluas 77.852 M2 ini berdasarkan nilai transaksi hanya senilai Rp220 miliar. Sementara, bila berdasarkan NJOP, nilai aset tersebut kurang lebih Rp700 miliar.

Jika sesuai harga pasaran, harga pembelian tanah tersebut mencapai Rp1,4 triliun.

Penetapan tersangka itu sendiri, setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Jaktim yang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020. Setelah ditemukan peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi, penyidik menaikkan status hukum ke tahap penyidikan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 01/M.1.13/Fd.1/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020.

( Red)

Related posts