13 Kali Berturut-turut Raih WTP, Menkumham Tetap Ingatkan Jajarannya

  • Whatsapp
Menkumham Yasona Laoly menerima piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian PAN-RB. Foto : (Istimewa).

rajawalionline – Kemenkumham kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun 2021. Predikat WTP tersebut menjadi predikat WTP ke 13 kali berturut-turut yang diterima Kemenkumham atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kemenkumham. Namun demikian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tetap mengingatkan jajaran Kemenkumham untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.

“Kita semua tentunya bersyukur, Kemenkumham kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2021, dan ini merupakan capaian yang ke 13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009,” kata Yasonna, di Graha Pengayoman, Jakarta, (19/7/2022).

Read More

Menurut Yasonna, pencapaian tersebut merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“ Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tahun 2021 kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19. Dengan keterbatasan jarak dan keterbatasan pertemuan tatap muka langsung, “ ucap Yasonna.

Guru Besar Ilmu Kriminologi PTIK tersebut menegaskan, Kemenkumham tetap berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“ Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mendorong Kemenkumham untuk terus meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang berkelanjutan, ” tegas pria yang hobby bersepeda itu.

Yasonna menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara, melakukan penertiban penatausahaan Barang Milik Negara, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/pengelolaan anggaran secara intensif dan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI, senantiasa berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara, serta meningkatkan sinergi dan penguatan komitmen kepada seluruh jajaran Kemenkumham dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel.

(Red)

Related posts